Jakarta (ANTARA) – Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno mengatakan pihaknya sedang mempersiapkan peraturan daerah yang memungkinkan pemberian sanksi pidana bagi pelanggar protokol kesehatan di wilayahnya.

“Sudah ada peraturan gubernur, tetapi sanksinya hanya administratif, jadi belum menimbulkan efek jera,” kata Irwan dalam bincang-bincang Satuan Tugas Penanganan COVID-19 yang disiarkan akun Youtube BNPB Indonesia dari Gedung Graha BNPB, Jakarta, Sabtu.

Irwan mengatakan pihaknya menggunakan tiga pendekatan dalam menangani COVID-19, yaitu pengetesan, penelusuran kontak, dan karantina.

Menurut dia, tiga pendekatan itu membuat penularan COVID-19 menjadi lebih bisa dikendalikan.

Baca juga: Gubernur Sumbar nilai penanganan COVID-19 sudah di jalur yang benar

Yang menjadi kendala dalam mengendalikan penularan COVID-19 adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat tidak bisa membatasi orang yang datang dan pergi.

Pada Idul Adha 1441 H misalnya, masyarakat Sumatera Barat memiliki tradisi untuk pulang kampung. Pendatang atau perantau dari wilayah dengan zona merah, sangat mungkin datang ke Sumatera Barat.

“Kami menyediakan tes free of charge di bandara. Namun, tetap saja ada yang tidak mau dites. Terhadap mereka akan diberikan edukasi dan persuasi. Kalau masih tidak mau juga, terpaksa dibawa ke polisi,” tuturnya.

Irwan mengatakan hal itu dilakukan semata-mata untuk mencegah penyebaran COVID-19. Daripada seorang pendatang atau perantau pulang kampung menyebarkan COVID-19 di Sumatera Barat, Irwan lebih memilih bersikap tegas.

Laman: 1 2

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here