JAKARTA, KOMPAS.com – Pemerintah melonggarkan pembatasan penyaluran Kredit Usaha Rakyat ( KUR) ke sektor non-produksi atau perdagangan. Kebijakan baru itu akan berlaku hingga akhir tahun 2021.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, penghapusan pembatasan penyaluran KUR dilakukan untuk mendorong percepatan pemulihan ekonomi pada kuartal III dan IV tahun 2020. Mengingat pada kuartal II-2020 ekonomi diperkirakan minus 4,30 persen.

Menurutnya, KUR bisa semakin meningkat, jika penyaluran pada sektor perdagangan tidak dibatasi dengan mempertimbangkan tingginya permintaan KUR di sektor tersebut seiring dibukanya aktivitas ekonomi.

Baca juga: Dorong Pemulihan Ekonomi, Pemerintah Hapus Batasan Penyaluran KUR

“Seiring dengan dibukanya aktivitas ekonomi pada Juni 2020, penyaluran KUR mulai meningkat signifikan dengan peningkatan KUR sektor non produksi atau sektor perdagangan yang melampaui sektor produksi,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Senin (27/7/2020).

Sebelumnya, pemerintah melalui Rapat Koordinasi Komite Kebijakan Pembiayaan bagi UMKM tanggal 12 November 2019 telah menetapkan goal penyaluran KUR sektor produksi tahun 2020 sebesar minimal 60 persen dari complete penyaluran KUR.

Sehingga sisanya sebesar 40 persen dialokasikan untuk penyaluran di sektor non produksi atau perdagangan. Kini dengan dihapusnya pembatasan maka seluruh sektor bisa bebas menikmati KUR.

Laman: 1 2 3

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here