Tidak bijak jika PKH dimasuki oleh kepentingan politik temporal.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Anggota Komisi IX DPR RI Saleh Partaonan Daulay mengingatkan, agar proses seleksi pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) bebas dari kepentingan politik. Pernyataan ini disampaikan menyusul adanya partai politik yang menginstruksikan kadernya untuk maju sebagai pengurus PKH.

“Proses rekrumen pendamping PKH harus dilakukan secara adil, terbuka, dan bebas dari kepentingan Politik,” kata Saleh saat dihubungi pada Rabu (5/8).

Dia mengatakan, program PKH adalah program pemberdayaan masyarakat yang berorientasi pada nilai-nilai kemanusiaan. Karena itu, dia menilai, bahwa tidak bijak jika PKH dimasuki oleh kepentingan politik temporal.

“Pendamping PKH itu sangat strategis. Tidak bisa dipungkiri bahwa selama ini sering dipergunakan sebagai alat. Alat untuk merekrut para pemilih,” ujar dia.

Mereka yang didampingi adalah masyarakat tidak mampu. Ketika dikasih bantuan bulanan melalui dana APBN, pastilah mereka akan patuh pada para pendamping.

“Jika pendamping mengarahkan untuk memilih satu partai tertentu, tentu itu bisa saja dilakukan,” kata dia.

Dalam konteks ini, seleksi pendamping PKH diharapkan dilakukan secara terbuka. Semestinya, tidak boleh ada kader partai politik yang mendaftar. Sebab, anggaran yang dipakai adalah anggaran APBN.

Laman: 1 2

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here