Muhammadiyah nilai putusan MK larang pecandu di Pilkada upaya berantas narkoba.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA—  Pimpinan Pusat Muhammadiyah mengapresiasi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang melarang mantan pecandu narkoba mencalonkan diri pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020.

“Muhammadiyah menyambut baik keputusan MK. Semoga bisa menjadi awal yang baik untuk pemberantasan narkoba di Indonesia. Saat ini Indonesia sudah darurat narkoba,” kata Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu’ti kepada wartawan, di Jakarta, Senin (27/7-).

Muhammadiyah, kata Mu’ti, berharap putusan MK tersebut menjadi langkah baik untuk memerangi peredaran obat-obatan terlarang di Indonesia.

Menurut dia, putusan MK pada Desember 2019 lalu tentang syarat pencalonan Pilkada 2020 yang dimuat dalam Pasal 7 ayat (2) huruf i Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 itu sudah remaining dan mengikat.

“Keputusan MK bersifat remaining dan mengikat. Artinya, tidak ada proses hukum setelahnya dan harus dilaksanakan oleh penyelenggara negara yang terkait,” katanya.

Dia menjelaskan KPU sebagai penyelenggara pemilu harus melaksanakan keputusan MK dan memastikan bahwa pelaksanaannya tidak bersifat formalitas.

Untuk melaksanakan putusan MK itu, kata dia, perlu diterbitkan regulasi dan persyaratan khusus dengan berpedoman pada putusan MK yang ketat dan akuntabel untuk mencegah adanya pecandu dan mantan pengguna narkoba menjadi calon kepala daerah.

Laman: 1 2 3

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here