(Beritadaerah – Nasional) Pada hari Kamis (23/07) di Jakarta Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menggelar acara Focus Group Dialogue (FGD) untuk mendapat masukan mengenai penerapan desain kebijakan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang dianggarkan complete Rp695,2 triliun. Moderator dalam diskusi program PEN secara digital tersebut adalah Yustinus Prastowo, Staf Khusus Menteri Keuangan.

“Kami harus banyak mendengarkan dari suara masyarakat dari berbagai perspektif yang tidak hanya dari ekonomi apalagi mainstream, tapi juga dimensi dan aspek lain yang juga menjadi bagian tidak terpisahkan dari paradigma pembangunan itu sendiri,” demikian dia sampaikan.

Menurut salah satu peserta dari Pusat Kajian Etnografi Komunitas Adat, Jogjakarta, M. Yusuf, didapat beberapa masukan seperti permasalahan information penerima bantuan sosial (bansos) baik untuk pusat maupun di daerah dan di desa lewat Bantuan Tunai Langsung Desa (BLT Desa) yang tidak replace. Selain itu juga alokasi Dana Desa yang diamanatkan untuk direalokasi dan refocusing ke penanganan Covid-19 dimana beda peraturan, beda penerjemahan eksekusinya, sehingga membingungkan desa dalam mengalokasikan dana. Begitu pula Switch ke Daerah yang dikurangi untuk refocusing dan realokasi penangnan Covid-19 dimana desa tidak punya kewenangan selain menuruti pusat sedangkan kapasitas fiskal terbatas dari Pendapatan Asli Desa (PAD) yang apabila termasuk Dana Alokasi Umum (DAU) maka dikhawatirkan tidak ada lagi dana untuk membayar pemerintahan desanya. Selain itu, Dana Insentif Daerah (DID) dianggap hanya pemborosan lomba mengemas penangangan Covid-19 sehingga kurang tepat sasaran.

Selain itu dibahas juga masalah keberlangsungan (sustainibilitas), isu lingkungan, inklusifitas dari sisi pemberdayaan wanita dan anak-anak yang juga terdampak dari masa pandemi seperti tidak adanya lagi kegiatan posyandu dan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga akibat meningkatnya stage stres di masa pandemi akibat tekanan ekonomi dan pembatasan sosial.

“Kita harus memikirkan sekaligus di stage kebijakan atau paradigma bagimana isu sustainabilitas, inklusifitas menjadi pilar kebijakan. Lalu di formulasinya sendiri, harus partisispatif, menjangkau, merangkum, memasukkan banyak aspek-dimensi. Pagi ini kita memasukkan dimensi perempuan, anak, pedesaan, komunitas, isu lingkungan dan lain-lain. Lalu implementasi. Antara despatched dan ship itu berbeda. Seringkali baru despatched, baru terkirim tapi apakah ship sampai tepat sasaran, berdampak atau punya consequence atau tidak, itu soal lain. Ini membutuhkan dukungan dan kawalan dari Bapak-Ibu sekalian,” demikian Yustinus.

Ia juga menyadari bahwa pemerintah perlu mengantisipasi penanganan Covid-19 dengan responsif, tidak reaktif. “Pada intinya ini semua kembali kepada manusia sebagai subjek yang harus dijadikan aktor penting dan semua harus terlibat termasuk bagaimana kita mengantisipasi masa pandemi, tidak boleh reaktif tapi harus responsif,” dia sampaikan ketika menutup penjelasannya.



Supply hyperlink

Apa pendapatmu?

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here