Jakarta, Beritasatu.com – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mengungkapkan, salah satu kerawanan pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) Serentak 2020 adalah adanya politisasi Bansos (bantuan sosial).

Baca Juga: Berantas Politik Uang di Pilkada, Bawaslu Gandeng KPK

Politisasi itu terjadi berupa privatisasi dan personalisasi Bansos yang diberikan. Padahal, berbagai Bansos yang muncul saat ini merupakan dana pemerintah pusat. Ada juga sumber dana Bansos dari Provinsi atau Kabupaten dan Kota.

“Seolah-olah itu bantuan pribadi, bersumber dari kantong para calon. Padahal bantuan itu dari dana negara. Ini banyak menimbulkan protes dibawah yang menimbulkan kerawanan,” kata Komisioner Bawaslu, Mochammad Afifuddin, dalam diskusi digital bertema ‘Kala Pandemi, Bansos Jadi Bancakan Pilkada Mungkinkah?’ di Jakarta, Senin (20/7/2020).

Afifuddin menjelaskan, petahana atau incumbent yang maju Pilkada 2020 tidak masalah dalam memfasilitasi penyaluran Bansos ke masyarakat. Hal itu karena memang tugas mereka sebagai kepala daerah untuk menyalurkan Bansos kepada masyarakat yang terkena dampak wabah virus corona (Covid 19).

Baca Juga: Mendagri Larang Penggunaan Dana Bansos untuk Pilkada

“Namun, masalah yang menimbulkan kerawanan adalah memanipulasi Bansos itu untuk kepentingan elektabilitas. Bansos yang ada digunakan sebagai alat kampanye kepada masyarakat dengan memanfaatkan penderitaan rakyat akibat Covid-19,” jelasnya.

Menurut Afifuddin, kerawanan tinggi terjadi di wilayah yang penderita Covid-19 sangat banyak. Bansos yang tidak terbagi rata menimbulkan gejolak dan protes.

Laman: 1 2

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here